Bandung – Newshunter – Program pemerintah pusat ke depan yang di katakan Presiden RI terpilih 2024-2029 Bpk. Prabowo Subianto pada kesempatan hadir pada munas salah satu parpol 24/8/2024 yaitu : “Amankan Pangan, Amankan Energi dan Hilirisasi”, hal itu telah di sampaikan Cakra sebagai narasumber seminar penanganan kedaruratan Bahan Berbahaya dan Beracun B3/LB3 di Jabar 12 September 2024 lalu di gd. Sate Bandung.
Pengamanan pangan tidak terlepas dari penggunaan B3 seperti halnya pupuk dan pestisida, bahkan penggunaan yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak akut dan kronis yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan manusia.
Badan Dunia PBB UNEP menyebutkan Sebanyak 11.000 orang meninggal akibat dampak racun pestisida setiap tahunnya, dan residu bahan kimia dapat merusak ekosistem, mengurangi kesehatan tanah dan ketahanan petani terhadap perubahan iklim.
” Pengamanan Energi pun tidak luput dari potensi bahaya B3, US EPA menyebutkan Pembangkit listrik merupakan sumber terbesar emisi merkuri ke udara”.
Merkuri adalah neurotoksin kuat yang mempengaruhi sistem saraf dan fungsi otak, terutama pada bayi dan anak-anak, dan diketahui menyebabkan dampak kesehatan yang signifikan.
Di antara 188 polutan udara berbahaya (HAPs), atau racun udara, yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, merkuri merupakan salah satu HAP yang paling memprihatinkan.
Sudah barang tentu adanya Hilirisasi akan menghadirkan risiko kesehatan yang unik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar industri akibat pelepasan bahan kimia beracun.
Sangat disayangkan kinerja Pemprov Jawa Barat sangat lamban dan bertahun-tahun hanya terkesan mengejar pencitraan dengan berbagai penghargaan yang di raih dari pemerintah pusat Rumah Gagasan Bandung telah berusaha mengingatkan Pemprov jabar dengan berbagai cara , termasuk memberikan solusi, pengetahuan dan kompetensi.
Bukan hanya pemerintah provinsi jawa barat saja yang harus berbenah diri , akan tetapi pemerintah pusat pun harus mengevaluasi secara realistis kinerja ASN Pemprov Jabar. Bagaimanapun juga Masyarakat adalah di pihak yang lemah yang seharusnya menjadi tugas Pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tegas Cakra.
Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum yang secara langsung hadir pada audiensi yang ke-tiga kalinya 3/10/2024 dari Rumah Gagasan Bandung dan Tim Jawara Tangguh Bencana setelah sebelumya berlangsung pada 28 Desember 2023 dan 16 Januari 2024 mengatakan bahwa , “baru kali ini ada masyarakat yang mengawal dengan sangat ketat untuk terbitnya pergub penanganan kedaruratan B3/LB3 dan bukan hanya itu, RGB telah memberikan solusi bahkan pengetahuan kompetensinya pada isi rapergub”.
Sudah seharusnya Pemprov Jabar memberikan penghargaan kepada masyarakat yang seperti ini. Memang tugas kami ini untuk dengan segera mendorong percepatan terbitnya pergub dan merealisasikan pelaksanaannya dengan segera. Saya akan memfasilitasi BPBD Jabar untuk akselerasi kepada Sekda dan Pj. Gubernur Jabar, BPBD Jabar harus segera membuatkan timelines pelaksanaan, tutup Eni.
#prabowosubianto #gubjabar #sekdajabar #inspektoratjabar #bahanberbahayadanberacun #jawabaratlebihbaik #goodgovernance #transparansi #jabarcaang #bencana #bpbdjabar #klhk #bnpb #kemendagriditjenbinaadwil
